Politik Kolaborasi Budiman, Membangun Tanpa APBD Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi mengambil penelitian di dua tahun pemerintahan Bupati Luwu Timur H Budiman.
Gebrakan awal tahun pertama pemerintahannya sebagai Bupati Luwu Timur, H Budiman gencar melakukan komunikasi dengan perusahaan untuk berpartisipasi membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Luwu Timur.
Sebab bagi Budiman, membangun daerah adalah tanggungjawab bersama, bukan hanya pemerintah, namun partisipasi pihak swasta juga sangat dibutuhkan. Pada bulan awal pasca dilantik sebagai Bupati, Budiman mampu meyakinkan sejumlah perusahaan untuk membangun RTH di Luwu Timur.
Semangat gotong royong membangun daerah yang menjadi spirit pemerintahan Budiman, mampu meyakinkan puluhan perusahaan hanya dalam rentang waktu tiga bulan pasca dilantiknya memimpin Luwu Timur. Budiman dilantik sebagai Plt Bupati Luwu Timur, 26 Februari 2021,dan dilantik sebagai Bupati Luwu Timur definitif pada 5 April 2021.
Pada akhir Maret 2021, Bupati Luwu Timur mengundang 33 perusahaan untuk diajak berpartisipasi membangun RTH, dan pada akhir Mei 2021, puluhan perusahaan telah menyatakan kesiapannya dalam partisipasi membangun daerah.
Buku ini adalah hasil riset/penelitian yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi politik Bupati Luwu Timur Budiman dan kendala yang dihadapi dalam menyukseskan Program Membangun Luwu Timur Tanpa APBD.
Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan menggunakan metode studi kasus, yakni pembangunan RTH oleh korporasi. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan Budiman dan sejumlah informan lain, serta studi dokumen.
Dalam penelitian ini menemukan komponen strategi komunikasi politik yang digunakan secara maksimal oleh Budiman, yakni: komunikator, khalayak, pesan, media, dan efek. Sebagai komunikator politik, Budiman memiliki tiga komponen komunikator yang efektif, yakni: credibility, attractiveness, dan power.
Selain itu, Budiman lebih banyak menggunakan pendekatan persuasi melalui komunikasi non formal dengan para pimpinan korporasi. Pesan yang disampaikan Budiman lebih banyak mengingatkan akan kewajiban perusahaan dan menawarkan konsep saling menguntungkan. Penggunaan media sosial dan media massa digunakan untuk membangun
citra positif pemerintah dan perusahaan yang terlibat membangun RTH. Sementara kendala yang dihadapi diantaranya kebijakan internal perusahaan, kurangnya kuantitas tim, dan kurang massifnya penyebaran informasi program ke masyarakat. Namun secara umum, tidak ada kendala berarti yang dihadapi dalam menyukseskan program ini.
Penerbitan buku ini diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi lembaga legislatif, pemerintah daerah, dan khususnya para pengusaha mengenai kewajiban pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR), utamanya dalam pelibatan perusahaan/korporasi dalam membangun daerah. Juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan komunikasi politik.
Selain itu, buku ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pemerintah daerah dalam pelibatan korporasi untuk diajak bekerjasama membangun daerah. Sebab selama ini, terkesan hanya Pemda yang bertanggungjawab membangun daerah. Pemda juga terkadang hanya fokus kepada APBD, tanpa menyadari potensi besar pembangunan lewat pelibatan korporasi.
Untuk mendapatkan buku ini, saat ini hanya tersedia versi ebooknya, yang bisa dibeli lewat link DI SINI
Ulasan
Belum ada ulasan.